PAREPARE, haramaindonesia.com — Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Parepare melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Reguler Tahun 1448 H/2027 M, pada Rabu (11/11/2026).
Kegiatan strategis yang berlangsung di Aula Kantor Kemenhaj Kota Parepare, Jalan Cendana Nomor 22 A ini bertujuan menyelaraskan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam menjamin kesiapan fisik maupun mental calon jemaah haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Parepare, H. La Jami, selaku Ketua Satgas. Kehadiran para pemangku kepentingan utama dari berbagai instansi terkait turut mewarnai forum tersebut, di antaranya Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Parepare, Sabuddin, perwakilan Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Parepare, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Parepare yang dihadiri oleh Kepala Bidang Kesmas, Kesling & P2P, Edy Kusuma Suhardi dan Pengelola Program Kesehatan Haji, Apriyanti Dari jajaran internal Kemenhaj Kota Parepare, hadir pula Kepala Seksi Bina dan Pelayanan Haji dan Umrah, Rukman, bersama beberapa pelaksana.
Dalam arahannya, H. La Jami menekankan bahwa pembentukan dan pergerakan Satgas Istithaah Kesehatan yang berlandaskan Keputusan Kepala Kantor Kemenhaj Kota Parepare Nomor KEP-18/Kk.28.24/2026 merupakan instrumen krusial untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta pedoman teknis pemeriksaan kesehatan terbaru. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, aparat kepolisian, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan diharapkan mampu mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat sekaligus menegakkan standar kelayakan kesehatan jemaah secara objektif dan transparan.
Melalui koordinasi ini, seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas menyepakati percepatan pelaksanaan dua mandat utama, yakni menggencarkan komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi terkait kriteria istithaah kesehatan kepada calon jemaah haji sejak dini, serta melakukan pendampingan nyata dalam pemenuhan syarat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Satgas ini nantinya akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaporkan kepada Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia. (*)
