GOWA, haramaindonesia.com— Masa depan pesantren tidak cukup hanya ditopang oleh kekuatan tradisi keilmuan dan pendidikan keagamaan. Pesantren juga membutuhkan lingkungan yang aman bagi santri, tata kelola kelembagaan yang kuat, serta kemandirian ekonomi agar mampu menjawab tantangan zaman.
Perspektif tersebut menjadi perhatian utama dalam Halaqah Pesantren 2026 yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) di Aula Syekh Mutawalli Asy-Sya’rawi ICATT, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11).
Mengusung tema “Pesantren Aman dan Berdaya: Sinergi Ulama, Pemerintah, Aparat, dan Perguruan Tinggi untuk Pesantren Sulawesi Selatan”, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, yakni Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kapolresta Gowa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulawesi Selatan, serta Rektor Universitas Islam Makassar.
Ketua Yayasan ICATT, Prof. Dr. KH. Andi Aderus, Lc., MA., dalam sambutannya menegaskan bahwa pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan tertua yang telah mengakar kuat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan tempat tumbuhnya tradisi keilmuan, pembentukan karakter, dan penguatan sendi-sendi kehidupan umat Islam.
“Pondok pesantren adalah sistem pendidikan yang mengakar sejak zaman dahulu di Indonesia. Sendi-sendi keislaman tumbuh dari pesantren,” ujarnya.
Menurutnya, kontribusi umat Islam terhadap pembangunan bangsa sangat besar. Hal itu dibuktikan melalui berbagai inisiatif masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga institusi sosial yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat luas.
Dalam konteks tersebut, pesantren menjadi bagian penting dari kekuatan sosial dan pendidikan yang perlu terus dipelihara. Karena itu, munculnya sejumlah persoalan di lingkungan pesantren tidak boleh menghilangkan apresiasi terhadap kontribusi besar lembaga pendidikan Islam tersebut.
“Karena itu, pesantren harus kita jaga dengan baik. Pesantren telah memberikan andil yang besar untuk bangsa ini,” tegasnya.
Prof. Andi Aderus juga mengingatkan agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pesantren tidak disikapi secara tergesa-gesa, apalagi digeneralisasi seolah-olah seluruh pesantren menghadapi persoalan yang sama. Menurutnya, setiap kasus harus dilihat secara proporsional melalui penelusuran dan kajian yang mendalam.
Ia menilai, pemahaman terhadap akar persoalan menjadi penting agar langkah penyelesaian tidak berhenti pada penanganan gejala, tetapi benar-benar menyentuh faktor penyebabnya. Penelusuran perlu dilakukan terhadap latar belakang kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta kondisi yang memungkinkan persoalan tersebut terjadi.
“Persoalan yang muncul perlu diteliti secara mendalam. Kita harus mengetahui sebab dan faktor yang melatarbelakanginya, termasuk bagaimana persoalan itu bisa terjadi,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa upaya menjaga pesantren tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pengasuh atau pengelola lembaga. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, lembaga perlindungan anak, dan perguruan tinggi dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat.
Kementerian Agama memiliki peran dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan pesantren. Kepolisian berperan dalam aspek keamanan dan penegakan hukum, sementara lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat memperkuat perspektif perlindungan serta pemenuhan hak santri. Perguruan tinggi juga memiliki kontribusi melalui kajian, pendampingan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
“Perlu sinergi semua pihak agar gerakan melindungi pesantren ini berjalan baik dan berkelanjutan,” tuturnya.
Kehadiran Bank Indonesia dalam forum tersebut juga memberikan perspektif penting mengenai dimensi pemberdayaan pesantren, khususnya penguatan ekonomi dan pengembangan kemandirian kelembagaan. Dengan demikian, pesantren diharapkan tidak hanya kuat dalam pendidikan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi yang dapat menopang keberlanjutan pengelolaannya.
Bagi ICATT, membangun pesantren yang aman dan berdaya merupakan dua agenda yang harus berjalan beriringan. Perlindungan santri menjadi fondasi terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat, sedangkan pemberdayaan ekonomi dan penguatan tata kelola menjadi modal bagi pesantren untuk terus berkembang.
Melalui Halaqah Pesantren 2026, DPP ICATT berharap pertemuan lintas sektor ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi komitmen dan kerja sama konkret dalam memperkuat ekosistem pesantren di Sulawesi Selatan.
Pesantren harus tetap menjadi ruang tumbuhnya ilmu, akhlak, karakter, dan kemandirian, sekaligus tempat yang memberikan rasa aman dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh santri. (*)
