Makassar, haramaindonesia.com—Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sulawesi Selatan H Ikbal Ismail bertemu dengan 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil mutasi atau pindah instansi dari Kementerian /Lembaga ke Kemenhaj.
Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut berlangsung di Lobby Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Rabu, (29/2026), Kakanwil Ikbal Ismail didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Sulsel H Muflihuddin Syam, dan Ketua Tim Kerja SDM dan Ortala H Muhammad Ilham.
Sebelum berdialog dan bertanya langsung dengan ASN tersebut, Ikbal menyampaikan setidaknya tiga poin penting pesan dari Menteri Haji H Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bagi mereka yang bergabung.
Pertama, mereka diharapkan menjaga integritas, amanah dan kompetensi yang tidak terpisahkan demi membangun institusi baru yang bersih dan terpercaya.
Kedua, mengedepakan budaya kerja berbasis meritokrasi. Yakni bekerja mengedepankan kompetensi. Dimana pengembangan karier dilakukan secara objektif berdasarkan kapasitas dan kinerja.
Ketiga mengutamakan pelayanan. Kepada pegawai yang baru bergabung, diminta memperkuat organisasi dan mempercepat persiapan pelayanan jemaah haji dan umrah.
“Yang terpenting kami sampaikan kita harus mengedepankan pelayanan. Apalagi kita menjadi penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat khususnya jemaah haji,” ungkapnya.
Dalam kesempatan Kakanwil meminta mereka segera menyesuaikan diri pada lingkungan pekerjaan yang akan dituju, termasuk menggali potensi pekerjaan masing-masing sesuai kompetensi yang dimiliki. “ Kalau ada pernah bendahara, di pengadaan barang jasa. Sampaikan kepada kepala kantor ta’ agar ditempatkan sesuai kompetensinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menhaj Irfan Yusuf menegaskan kepada 261 pegawai negeri sipil hasil mutasi ke Kemenhaj dalam kegiatan Entry Program di Bogor, Jawa Barat, tidak ada ruang bagi korupsi, pelanggaran, maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Kita tidak main-main dengan haji. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah,” tegas Menhaj.
Menhaj mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan jemaah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji.
“Pesan Presiden sejak awal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Pesan itu harus menjadi dasar dalam setiap pekerjaan kita,” katanya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan integritas dan meritokrasi menjadi fondasi utama dalam membangun budaya kerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Sebagai kementerian baru, Kemenhaj dituntut menghadirkan tata kelola yang profesional, akuntabel, serta memperoleh kepercayaan publik melalui kualitas aparatur sipil negara (ASN).
“Integritas adalah wajah utama Kemenhaj. Ambil seluruh kebaikan yang diwariskan instansi-instansi sebelumnya, tetapi tinggalkan hal-hal yang buruk. Kita sedang membangun budaya baru yang menjadi fondasi kementerian ini,” kata Wamenhaj.
Menurut Wamenhaj, kementerian yang baru berdiri tidak cukup hanya memiliki struktur organisasi yang baru. Yang lebih penting adalah membangun karakter ASN yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan kepada jemaah.
Ia juga menekankan bahwa budaya meritokrasi harus menjadi prinsip dalam pengembangan organisasi. Setiap ASN didorong untuk menunjukkan kinerja, kompetensi, dan kapasitas terbaik sehingga proses penugasan maupun pengembangan karier berlangsung secara objektif, adil, dan berbasis prestasi.
“Di Kementerian Haji dan Umrah, tidak boleh ada ruang bagi budaya yang mengabaikan kompetensi. Meritokrasi harus menjadi cara kita bekerja sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang berdasarkan kapasitas serta kinerjanya,” ujarnya.(*)