Makassar, haramaindonesia.com — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Bimbingan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran dalam rangka peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Jumat (14/8/2026), di Wisma Shafa Asrama Haji Makassar.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Ikbal Ismail. Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Muflihuddin Syam, serta narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Ikbal Ismail menekankan pentingnya pemahaman yang sama mengenai kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Menurut Ikbal, Kanwil Kemenhaj Sulsel sebagai instansi yang relatif baru membutuhkan penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran. Kemenhaj sebelumnya berada dalam struktur Kementerian Agama.
“Makanya kami berinisiatif menghadirkan narasumber untuk memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada teman-teman agar pelaksanaan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kesalahan-kesalahan dapat kita minimalisir,” ujar Ikbal.
Ia menjelaskan, pelaksanaan anggaran harus berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang direncanakan perlu disusun secara realistis dengan mempertimbangkan apa yang benar-benar dapat dilaksanakan pada setiap periode.
“Jangan sampai perencanaan kita 70 persen, ternyata pelaksanaan di lapangan baru 30 persen. Harus seimbang. Perencanaan awal yang kita buat harus sejalan dengan pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Ikbal juga mengingatkan seluruh jajaran agar dalam pelaksanaan kegiatan senantiasa berpedoman pada ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh anggaran yang dipercayakan negara wajib dipertanggungjawabkan secara tepat.
“Semua anggaran yang kita kelola harus kita pertanggungjawabkan. Laporan harus sesuai dengan arahan dan aturan yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas pengelolaan anggaran pada akhirnya tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Output akhirnya adalah bagaimana ada peningkatan layanan kepada publik, kepada masyarakat, sehingga anggaran yang dipercayakan oleh pemerintah benar-benar memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Ikbal berharap kegiatan bimbingan tersebut menjadi ruang bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran di lapangan. Persoalan yang muncul diharapkan dapat dibahas bersama para narasumber untuk menemukan solusi yang tepat.
“Kalau ada permasalahan di lapangan yang kita rasakan dan kita alami, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita diskusikan bersama narasumber, agar laporan kita, strategi kita, dan pelaksanaan kita bisa sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat sejak awal,” ujarnya.
Ikbal meminta jajaran Kanwil Kemenhaj Sulsel mulai memperkuat kualitas perencanaan sejak tahap awal. Setiap kegiatan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan pada periode yang bersangkutan.
“Kita sudah rencanakan sebaik-baiknya, kita sudah pikirkan apa yang bisa kita lakukan di bulan ini, apa yang bisa kita kerjakan di bulan ini. Itu pula yang harus kita rencanakan pada saat perencanaan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenhaj Sulsel berharap pemahaman dan kemampuan pengelola anggaran semakin meningkat, sehingga pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, serta pelaporan dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, sesuai ketentuan, dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKPA.(*)
