Makassar, haramaindonesia.com— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat persiapan penyelenggaraan kesehatan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan Haji yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
Pembentukan Satgas tersebut menjadi salah satu agenda dalam rapat koordinasi kesehatan haji yang dirangkaikan dengan sosialisasi kepada tenaga perawat dan tenaga kesehatan di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Makassar, Jumat (28/8/2026).
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Muhammadong, SKM, mengatakan penguatan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jemaah haji, terutama menyikapi masih tingginya angka kematian jemaah asal Sulawesi Selatan.
“Secara umum pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji telah berjalan dengan baik. Namun, sektor kesehatan masih menjadi perhatian serius karena angka kematian menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan haji,”ujarnya.
Tampak hadir dr. Hariyanto; serta Kepala Kantor Kemenhaj Kota Makassar, H. Muhammad Amrullah Arief.
Hadir pula Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie; Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kantor Kemenhaj Kota Makassar, H. Slamat Mustafa; Kepala Seksi Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kota Makassar, H. Ahyan Jaya; perwakilan travel/KBIHU, serta sejumlah dokter dan perawat di Kota Makassar.
Menurutnya H Muhamadong, hampir seluruh pengelolaan haji itu berjalan dengan baik. Hanya saja angka kematian jemaah yang tinggi terjadi di Sulawesi Selatan.
“Ketika angka kematian di sejumlah provinsi dan embarkasi lain menunjukkan kecenderungan menurun, kondisi berbeda justru terjadi di Sulawesi Selatan dan Embarkasi Makassar,” ucapnya.
“Provinsi lain menurun, embarkasi lain turun, tetapi Provinsi Sulawesi Selatan naik, Embarkasi Makassar naik. Dan kita semua ini punya kontribusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, angka kematian memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji. Namun, sebagai indikator output, angka tersebut penting menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah sejak di daerah hingga Arab Saudi.
Karena itu, pihaknya meminta seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan haji melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk memperkuat pemeriksaan kesehatan sejak tingkat puskesmas.
Muhammadong juga berharap ke depan bukan hanya dokter pemeriksa kesehatan jemaah yang terlibat dalam kegiatan koordinasi, tetapi para pengelola program kesehatan haji di puskesmas turut dilibatkan.
Menurutnya, keterlibatan pengelola kesehatan haji di tingkat puskesmas penting karena mereka merupakan bagian awal dari proses pembinaan dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah.
Ia menargetkan pemeriksaan kesehatan jemaah pada tahun ini dapat dilakukan dengan kualitas yang lebih baik sehingga kondisi kesehatan jemaah dapat diketahui dan ditangani sejak dini sebelum keberangkatan.
Dirinya mengakui bahwa tenaga kesehatan selama ini telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Namun, menurut dia, masih terdapat tantangan di lapangan, termasuk kemungkinan adanya intervensi yang dapat memengaruhi proses pemeriksaan kesehatan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Tolong teman-teman sekalian melaksanakan seluruh kegiatan ini sesuai SOP yang ada,” pesannya.
Dalam konteks itu, keberadaan Satgas Kesehatan Haji diharapkan bukan sekadar formalitas kelembagaan. Satgas tersebut harus menjadi wadah koordinasi sekaligus ruang perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan.
“Kami berharap Satgas yang ada ini bukan sekadar dibentuk, melainkan sebuah tempat yang menjadi tempat perlindungan kita semua. Ini untuk kepentingan dan keselamatan umat, untuk keselamatan dan kesehatan jemaah,” ujarnya.
Muhammadong berharap rapat koordinasi dan sosialisasi tersebut dimanfaatkan seluruh peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai kondisi penyelenggaraan kesehatan haji sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan di daerah menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.(**)
