GOWA, haramaindonesia.com – Pesantren harus menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh santri. Perlindungan terhadap santri dari berbagai bentuk kekerasan tidak boleh berhenti pada imbauan, tetapi harus diwujudkan melalui sistem pengawasan, mekanisme pengaduan, serta layanan perlindungan dan pemulihan yang jelas.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, Yessy Yoanna Ariestiani, saat menjadi narasumber dalam Halaqah Pesantren yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) di Kabupaten Gowa, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya bertajuk Layanan Perlindungan dan Pemulihan Korban: Alur Rujukan dari Pesantren ke UPT PPA, Yessy menjelaskan bahwa lingkungan pesantren memiliki karakteristik yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya perlindungan anak.
Relasi kuasa antara pengasuh dan santri, kehidupan bersama di asrama, keterbatasan akses keluar, serta ketergantungan santri terhadap otoritas pengasuh dapat menjadi faktor kerentanan apabila tidak diimbangi sistem pengawasan dan perlindungan yang memadai.
Menurutnya, bentuk kekerasan yang perlu diantisipasi di lingkungan pesantren tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, perundungan, kekerasan digital, penelantaran, dan eksploitasi.
Yessy juga mengingatkan pengelola pesantren agar lebih peka terhadap perubahan perilaku santri. Sikap menarik diri, ketakutan terhadap orang atau tempat tertentu, gangguan tidur, cedera yang tidak jelas, hingga penurunan kehadiran dan prestasi belajar dapat menjadi tanda yang perlu diperhatikan.
“Ketika santri bercerita, dengarkan, jangan menyalahkan atau meragukan. Pastikan keselamatannya dan tawarkan bantuan. Jangan melakukan interogasi berulang, mempertemukan korban dengan terlapor, atau memaksakan perdamaian,” demikian penekanan materi yang disampaikan Yessy.
Ia menegaskan, menjaga nama baik lembaga tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan laporan kekerasan. Keselamatan, kerahasiaan, keadilan, dan pemulihan korban harus menjadi prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Yessy memaparkan data layanan UPT PPA Sulawesi Selatan hingga Oktober 2026. Tercatat sebanyak 350 korban perempuan dan anak telah mendapatkan penanganan, terdiri atas 132 perempuan dewasa, 148 anak perempuan, dan 70 anak laki-laki.
Berdasarkan jenis kekerasan yang tercatat dalam layanan tersebut, terdapat 185 kategori kekerasan seksual, 97 KDRT, 74 kekerasan fisik, dan 70 kekerasan psikis.
Ia memberikan catatan bahwa data tersebut merupakan keseluruhan layanan UPT PPA Sulawesi Selatan, bukan data khusus kasus kekerasan di pesantren. Kategori kekerasan juga dapat tumpang tindih karena satu korban dimungkinkan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.
Lebih jauh, Yessy menjelaskan pentingnya membangun alur rujukan yang terstruktur dari pesantren menuju UPT PPA. Proses pelayanan dimulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi, asesmen awal, persetujuan layanan, asesmen biologis, psikologis, sosial, dan spiritual (BPSS), hingga intervensi dan pemulihan korban.
Layanan yang dapat dikoordinasikan meliputi pendampingan psikologis, layanan kesehatan, pendampingan hukum, rumah aman, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta pemantauan dan evaluasi.
Untuk memudahkan akses masyarakat, UPT PPA Sulsel menyediakan layanan pengaduan melalui hotline/WhatsApp 0821-8905-9050 dan kanal bit.ly/BeraniLaporPPASULSEL. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan SAPA 129 melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
Yessy mendorong setiap pesantren memiliki kanal pengaduan yang aman, melibatkan petugas yang terlatih, serta menyediakan lebih dari satu jalur pelaporan. Apabila pimpinan atau pengasuh menjadi pihak terlapor, korban harus dapat mengakses jalur eksternal tanpa melalui pihak yang memiliki konflik kepentingan.
Kegiatan Halaqah Pesantren DPP ICATT ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kapolresta Gowa, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Islam Makassar, serta Ketua Yayasan ICATT.
Ketua Umum DPP ICATT, H. Mallingkai Ilyas, mengatakan bahwa penyelenggaraan halaqah merupakan bagian dari komitmen ICATT untuk mengambil peran dalam menjawab tantangan pesantren, baik dari aspek perlindungan santri, penguatan kelembagaan, maupun pemberdayaan.
Menurutnya, pesantren merupakan salah satu pilar penting pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Karena itu, penguatan pesantren harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek keilmuan dan keagamaan, tetapi juga tata kelola, kualitas pengasuhan, perlindungan santri, dan kemandirian ekonomi.
“Menjaga marwah pesantren bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang ada. Justru kehormatan pesantren harus dibangun melalui keberanian memperbaiki tata kelola, melindungi santri, dan memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman. Kita ingin pesantren tidak hanya melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak, tetapi juga menjadi ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, mandiri, dan berdaya,” tegas Mallingkai.(*)
