Gowa, haramaindonesia.com–Pesantren tidak hanya memiliki peran strategis dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak, tetapi juga memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi umat. Dengan jumlah komunitas santri, sumber daya manusia, aset kelembagaan, serta jaringan masyarakat yang dimiliki, pesantren dinilai dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Halaqah Pesantren yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT), Kamis (12/11/2026).
Hadir sebagai narasumber, R. Dwi Tjahja Kusumo Wardhono, PhD, Deputi Kepala Divisi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pemaparannya, ia menguraikan arsitektur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia yang menempatkan kemandirian ekonomi pesantren sebagai salah satu fondasi penguatan ekonomi umat.
Menurutnya, pengembangan ekonomi pesantren perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penguatan sektor riil, pengembangan produk halal, digitalisasi pengelolaan keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan syariah.
Pesantren diharapkan tidak lagi hanya menjadi institusi pendidikan dan pusat dakwah yang terpisah dari rantai pasok ekonomi, tetapi mampu bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi mandiri yang melibatkan santri, alumni, dan masyarakat sekitar.
Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah pengembangan pesantren sebagai produsen komoditas strategis. Melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan produksi pangan, pesantren dapat mengambil peran dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Bank Indonesia juga memperkenalkan sejumlah program pemberdayaan, di antaranya INFRATANI, PINTER, GNPIP, HEBITREN, PUMPI, AIR BERKAH INDONESIA, SANTRI, serta MASTREN DIGI-GREEN.
Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi, menyediakan infrastruktur pendukung, mengembangkan pertanian terintegrasi, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong digitalisasi dan efisiensi pengelolaan pesantren.
Aspek digitalisasi menjadi perhatian penting. Melalui sistem pencatatan keuangan yang terstandarisasi, pesantren diharapkan mampu mengelola arus kas, penjualan, aset, dan laporan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat untuk membuka akses terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah.
Selain itu, penguatan jaringan usaha melalui Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) menjadi strategi untuk meningkatkan daya tawar dan skala ekonomi pesantren. Kolaborasi antarpesantren dapat dilakukan melalui perdagangan antarpesantren, konsolidasi pembelian bahan baku, serta standardisasi kualitas produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas.
Dalam materi tersebut juga disampaikan bahwa potensi usaha pesantren masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam pemetaan unit usaha, pencatatan keuangan, kapasitas digital, dan pendampingan model bisnis.
Karena itu, pengembangan ekonomi pesantren tidak cukup berhenti pada pembentukan unit usaha, tetapi harus dilanjutkan dengan pembinaan, pendampingan, dan inkubasi bisnis secara berkelanjutan.
Ketua Umum DPP ICATT, Mallingkai Ilyas, mengatakan bahwa penguatan kemandirian ekonomi pesantren harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan pesantren ke depan.
Menurutnya, pesantren memiliki modal sosial dan kelembagaan yang sangat kuat. Namun, potensi tersebut perlu ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi produktif melalui tata kelola profesional, inovasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Pesantren jangan hanya menjadi objek pemberdayaan ekonomi, tetapi harus menjadi subjek sekaligus pelaku utama dalam membangun ekonomi umat. Kita ingin pesantren memiliki unit usaha yang sehat, dikelola secara profesional, mampu menghasilkan produk berkualitas, dan memiliki daya saing di pasar,” tegas Mallingkai.
Ia menambahkan, DPP ICATT memandang inkubasi bisnis sebagai salah satu langkah penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi pesantren. Inkubasi tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga mencakup pemetaan potensi, penyusunan model bisnis, pendampingan produksi, penguatan pemasaran, digitalisasi, hingga fasilitasi akses permodalan.
“Ke depan, kami ingin mendorong kolaborasi antara pesantren, Bank Indonesia, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah untuk membangun ekosistem inkubasi bisnis pesantren. Santri tidak hanya dipersiapkan menjadi pribadi yang memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga memiliki kompetensi kewirausahaan dan kemampuan menciptakan lapangan kerja. Inilah salah satu wujud pesantren yang mandiri, berdaya, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” tutupnya. (*)
