Makassar, haramaindonesia.com— Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah di Hotel Horison Makassar, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Asa Afiif, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sulsel. FGD dipandu Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengendalian Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi (PEE) Haji dan Umrah, H Slamat Mustafa.
Sejumlah pemateri turut dihadirkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir Nining Wahyuni, ST, MT, serta Kepala Asrama Haji Kelas I Makassar yang diwakili Syafaruddin.
Dalam sambutannya, H Asa Afiif mengatakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia kini memasuki babak baru seiring pembentukan lembaga baru oleh pemerintah dan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya.
Menurut dia, terdapat perubahan mendasar dalam fokus penyelenggaraan haji. Jika sebelumnya penyelenggaraan haji berfokus pada peningkatan pelayanan dan perlindungan jemaah serta penguatan ketahanan penyelenggaraan ibadah haji, regulasi terbaru menambahkan dua pilar penting.
“Kini pemerintah secara resmi menambahkan dua poin krusial, yaitu pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah serta penguatan peradaban dan keadaban,” ujar Asa Afiif.
Ia menjelaskan, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah penting dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM di dalam negeri.
Afiif mencontohkan kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, bahan baku kebutuhan konsumsi jemaah masih banyak yang berasal dari negara lain, sementara Indonesia memiliki industri pangan dan UMKM yang berpotensi memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal serupa terjadi pada produk oleh-oleh dan perlengkapan ibadah yang dibeli jemaah. Jemaah asal Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, dikenal memiliki minat tinggi terhadap oleh-oleh, tetapi sebagian produk yang dibeli di Tanah Suci masih berasal dari berbagai negara.
“Pertanyaannya, mengapa potensi pasar yang sedemikian besar ini tidak kita dorong untuk melibatkan industri lokal dan UMKM Indonesia?” katanya.
Menurutnya, apabila ekosistem tersebut dapat dikelola secara baik, keterlibatan produk lokal dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
Ia menyebut lembaga baru tersebut mengusung visi Tri Sukses Haji, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses peradaban dan keadaban.
“Sukses ritual memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan sesuai syariat dan jemaah dapat beribadah dengan khusyuk. Sukses ekosistem ekonomi mendorong peran aktif UMKM dan industri dalam negeri dalam rantai pasok kebutuhan haji. Sedangkan sukses peradaban dan keadaban menjaga serta memperkuat nilai-nilai keadaban dan nama baik bangsa di mata dunia,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengembangan ekosistem ekonomi menjadi salah satu fokus yang akan terus didorong melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Sementara itu, dalam FGD tersebut juga dibahas rencana pengembangan expo yang menjadi salah satu sarana menjaring pelaku usaha untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang berpotensi masuk dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Produk yang berhasil dijaring nantinya diharapkan dapat dipasarkan melalui sistem atau aplikasi yang dapat diakses jemaah haji maupun masyarakat secara luas.
“Sehingga nanti para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan nilai tambah ketika mereka bergabung dalam ekosistem ekonomi perhajian yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap pengembangan ekosistem tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yang telah berjalan, tetapi juga mendorong masyarakat lainnya untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk mereka.
Asa Afiif juga mendorong agar berbagai produk yang selama ini dibeli jemaah di Arab Saudi dapat diproduksi dan disediakan di Indonesia. Dengan demikian, jemaah tidak perlu membawa terlalu banyak barang dari Tanah Suci yang dapat menambah beban bagasi.
“Banyak jenis oleh-oleh yang umumnya dibeli di Arab Saudi sebenarnya bisa diperoleh di Indonesia. Tinggal diatur saja labelnya, kalau bisa diberi tulisan Arab,” katanya.
Melalui FGD tersebut, Kanwil Kemenhaj Sulsel berharap terbangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih kuat.
Pengembangan ekosistem itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi produk lokal serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia.(**)
