Catatan untuk Pelantikan Pengurus DPW MUI Sulawesi Selatan
Oleh : M Arfin Hamid (GB Hukum Islam dan Ekonomi Syariah FH Unhas, Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel, dan Ketua Program Kenotariatan Unhas)
Peran interaktif Majelis Ulama Indonesia dalam dinamika keumatan, kebangsaan dan kenegaran semakin terasa urgensinya. Proses-proses kehidupan yang semakin kompleks selain tentunya akan mendapatkan nilai ulititas yang tinggi, namun juga tidak sedikit yang menimbulkan dampak-dampak yang mudharatnya lebih besar dari utilitasnya.
Peran utama MUI dalam menghadapi dinamika umat adalah menjadi motor utama dalam mendorong kehidupan yang penuh masalahat dengan seruan memaksimalkan peran khodimul umat ber-amar maruf (ma’rufat) dengan meminimalisasi perbuatan mungkar (mungkarat). Pada realitasnya kedua perbuatan itu terkadang tidak dapat dilepaskan, ketika ditekankan yang ma’ruf disitu juga ada potensi kemungkaran. Sebaliknya ketika terjadi kemungkaran dipastikan ada hal-hal yang ma’ruf sebagai dampaknya meskipun terbatas, bahkan terkadang terjadi kompeteisi sengit antara dua dimensi itu.
Disinilah letak kekhasan syariah yang sanantiasa menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai pertimbangan pokok, sesuai kaidah menolak mudharat lebih didahulukan dari menarik manfaat. Artinya menghindari mudharat lebih utama agar kemaslahatan terbuka. Bagaimana kalau sebaliknya mendahulukan kemanfataan tetapi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, inilah orientasi ditetapkannya kaidah fikih, dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih (menolak mudharat harus lebih didahulukan dari pada meraih manfaat). Disilah letak esensi terdalam syariah itu yang senantiasa berorientasi positif, begitu fitrah sangat nuraniyah.
Orkestra kemudharatan versus kemaslahatan inilah yang dimainkan MUI dengan baik dan cantik, ketika terjadi ketidakseimbangan dalam memainkannya dipastikan pemirsa akan berbalik arah, semoga tidak menyertainya dengan ocehan-ocehan. Inilah yang terjadi pada proses fatwa vape begitu pula dengan fatwa rokok jauh sebelumnya.
Fatwa terbaru MUI terkait dengan status hukum vape sebuah objek/alat untuk keperluan tertentu. Dalam fatwa ditegaskan ‘vape’ adalah Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal dengan sebuah perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, zat aditif lainnya, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna.
Jika ditelisik lebih dalam vape merupakan sejenis alat/media yang dapat digunakan untuk mengolah bahan/zat yang bisa beragam jenisnya, yang memproduksi asap (aerosol) lalu dihisap untuk mendapatkan rasa, ini disamakan dengan merokok. Zat atau bahan yang terolah melalui media vape antara lain nikotin, gliserin, dan lainnya termasuk narkoba. Jika vape itu diisikan zat cair narkoba tidak ada masalah itu jelas tidak dibenarkan atau bagian dari zat/obat terlarang. Bagaimana dengan zat psikotropika dan zat adiktif lainnya rupanya dalam pandangan fatwa ini diakumulasikan proses dan fungsinya sama dengan merokok yang akan merusak kesehatan. Sehingga ditegaskan dalam fatwa 131 itu segala bentuk vape dan fungsinya semuanya diharamkan, dan ini sangat progresif.
Perlu Standar Keharaman
Dalam kaidah fikih keharaman sesuatu itu karena dua sebab utama, pertama karena zat/fisiknya yang memang terlarang (najis, hewan haram, dan lainnya). Kedua diharamkan bukan kerena zatnya tetapi cara dan mekanisme mendapatkannya, bahkan ditambahkan satu lagi oleh ahli hukum sesuatu itu diharamkan karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.
Manakala standar keharaman ini disimulasikan dalam konteks vape atau rokok elektrocik (REL) maka terlebih dahulu harus dideskripsikan, pertama apakah alat/vape objek/alat yang terbuat dari material tertentu termasuk energi/battraynya masuk kategori objek yang diharamkan (haramun lizatihi). Demikian pula zat-zat seperti nikotin, gliserin, glikol, narkotika, dan zat aditif lainnya dapat dimasukkan dalam kategori haramun lizatihi. Tentu keberadaan zaat/alat dan bahan-bahan itu memerlukan pengkajian untuk menentukan status hukumnya agar dalam mengambil konklusi hukum tidak menimbulkan ambiguitas makna. Karena haramun lizatihi dan waharamun lighairi zatihi konklusi hukumnya jelas, yaitu sama-sama diharamkan, namun arumentasi, motif dan illatnya perlu terelaborasi dengan baik serta kita akan terhindar dari ambiguitas makna.
Akan tampak lebih fenomenal manakala dianalogikan dengan fatwa rokok, pertanyaan yang timbul adalah yang diharamkan rokoknya atau merokoknya, ternyata fatwa MUI itu mengharamkan merokoknya, itu pun untuk elemen tertentu kepada anak-anak, di area publik, wanita hamil dan bagi Pengurus MUI. Jika dihubungkan dengan kaidah fikih tersebut, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu rokok/bahan rokok (tembakau) status hukumnya apa haram lizatihi atau bagaimana. Masalahnya petani tembakau, industri rokok, pekerja/buruh, penjual rokok tentu sangat membutuhkan status hukumnya apa diharamkan juga atau bagaimana, bahkan pernah sumber dana ABPN lebih separuh sari cukai rokok. Untuk kondisi ini diperlukan juga fatwa yang lebih progresif karena sifat fatwa itu tidak seperti kitab suci melainkan dapat diperbaharui melalui fatwa baru menurut Ketua Bidang Fatwa MUI Prof Asrorun Niam Shaleh.
Mencermati pasca fatwa keharaman rokok sudah menampakkan beberapa indikasi positif seperti antara lain sudah memicu keberanian pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk mengatur dan menentukan zona-zona bebas rokok serta diikiuti dengan layanan atau bilik khusus bagi perokok di area-area publik, dunia kesehatan sudah total menolak rokok. Namun demikian data penyediaan bahan baku, industri, distribusi, pemasaran rokok, toko rokok, pembatasan produk belum menunjukkan hal-hal yang signifikan, karena hal-hal yang terkait dengan rokok memang belum tersentuh fatwa, selain fatwa rokok itu hanya melarang merokok dan itupun kepada elemen masyarakat tertentu, sementara rokok dan semua yang terkait sepertinya diperlukan fatwa baru. Sementara data BPS jumlah perokok di indonesia mencapai 28,68% sebuah data yang besar tentu menjadi alasan tersendiri untuk mengefektifkan fatwa rokok, dan juga belum terdata besaran jumlah penduduk menggantungkan hidup dari industri rokok dipastikan jauh lebih besar.
Fatwa Vape Lebih Agresif
Jika dicermati kondisi-kondisi yang terkait rokok begitu mirip dengan vape sehingga tidak terlalu sulit untuk menentukan hukumnya. Semuanya bertemu atau bermuara pada perbuatan ‘merokok’ keduanya bermuara pada asap (aerosol), tujuan dan kegunaannya demikian pula dampak-dampaknya memiliki kemiripan.
Hal-hal yang membedakan pada kedua objek fatwa tersebut terletak pada keluasan dan kejelasan muatan dan jangkauannya. Pada fatwa rokok jangkauannya terbatas pada elemen-elemen tertentu kepada anak-anak, wanita hamil, area publik dan pengurus MUI, selain elemen masyarakat itu bboleh dikatakan tidak tersentuh fatwa, dan hanya diharapkan ketundukannya pada pada fatwa tersebut. Sedangkan untuk petani tembakau, industri rokok, pekerja/buruh, penjual rokok, tidak termasuk dalam jangkauan fatwa rokok tersebut.
Sungguh berbeda dengan fatwa vape yang lebih komprehensif dan progresif, muatan dan jangkauannya jelas vape/REL diharamkan termasuk alat dan zatnya sekaligus, juga diharamkan segala matarantai terkait dengan vape mulai dari pemodal, produsen, dan penyedia bahan bakunya. Serta diharamkan memperjualbelikan atau membisniskan vape dan segala zat-zatnya. Sehingga jangkauan fatwa vape lebih luas dan menjangkau semua elemen yang terkait mulai pemasok/produsen, distributor, agen, mebisniskan, dan pengguna, semuanya dalam jangkauan fatwa tersebut, satu kata diharamkan.
Namun demikian sebagai sebuah produk hukum posisi fatwa itu sangat berbeda dengan Al-Quran, As-Sunnah serta dengan Undang-undang dan turunannya dikeluarkan oleh Negara. Sehingga kekuatan mengikat fatwa itu hanya mengikat bagi yang menfatwakannya, bagi yang meminta fatwa, dan yang menerima dan atau menundukkan diri atas fatwa itu. Hal ini tentu sangat berbeda jika fatwa ini diakomodasi dan difasilitasi oleh negara maka daya mengikat akan lebih kuat dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia, bukan saja kepada umat Islam. Wallahu a’lam bis-shawab
