Luwu Timur, haramaindonesia.com— Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pangkep, H. Samuin, S.Ag., M.A., bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, H. Ridwan Tamrin, S.Ag., melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait kualitas pelaksanaan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Luwu Timur, Rabu (7/10/2026).
Kedatangan kedua Kepala Kantor tersebut diterima dengan penuh keakraban dan suasana kekeluargaan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Luwu Timur, Akhwan, S.Ag., M.H.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Luwu Timur selaku perencana anggaran. Koordinasi dan konsultasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran, khususnya dalam memastikan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2026 berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
H. Samuin menyampaikan bahwa koordinasi antarkantor penting dilakukan untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari ketepatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pencapaian output, serta pertanggungjawaban anggaran.
“Kita ingin memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan melalui DIPA benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umrah serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ungkap H. Samuin.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Luwu Timur, Akhwan, menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat penting sebagai sarana sharing pengalaman, evaluasi, dan konsultasi antar-Kepala Kantor dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun tetap serius dan konstruktif. Ketiga Kepala Kantor berharap koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Haji dan Umrah di daerah semakin berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
“Anggaran yang berkualitas akan melahirkan pelaksanaan program yang berkualitas,”kuncinya.(*)
