TANGERANG SELATAN, haramaindonesia.com— Menteri Haji dan Umrah H Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya penguatan peran kehumasan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat. Humas dinilai memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, jemaah, dan masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Menhaj yang disapa Gus Irfan saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Penguatan Kehumasan lingkup Kementerian Haji dan Umrah sebagai Strategi Sosialisasi Program dan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Hotel Trembesi, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “1 Tahun, 1 Visi, 1 Narasi” tersebut diikuti jajaran kehumasan Kementerian Haji dan Umrah dari seluruh Indonesia
“Humas adalah garda terdepan sekaligus etalase dari Kementerian Haji dan Umrah. Humas menjadi jembatan informasi antara pemerintah dengan jemaah dan masyarakat luas,” ujar Gus Irfan.
Menurutnya, komunikasi publik yang jernih, cepat, tepat, dan komunikatif akan membantu masyarakat memperoleh edukasi yang benar. Sebaliknya, komunikasi yang tersendat atau bias dapat membuka ruang bagi spekulasi dan disinformasi untuk berkembang.
Gus Irfan mengingatkan jajaran humas terhadap fenomena post-truth, ketika pengulangan suatu narasi dapat membuat masyarakat mempercayainya sebagai sebuah kebenaran, meskipun informasi tersebut belum tentu benar.
“Di sinilah tugas kita untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah yang membutuhkan penjelasan publik secara cepat dan akurat, antara lain penelantaran jemaah umrah, penghitungan biaya haji, persoalan dam dan badal haji, serta manipulasi data jemaah dan jual beli kuota haji melalui penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi.
Menurut Gus Irfan, berbagai persoalan tersebut harus dijelaskan humas secara jujur, jelas, tepat, cepat, dan cermat, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman berdasarkan fakta.
Ia menilai masih banyak istilah dan mekanisme dalam penyelenggaraan haji yang belum dipahami masyarakat, seperti pelimpahan nomor porsi, penggabungan mahram, dan pendampingan jemaah lanjut usia.
“Yang namanya pelimpahan porsi itu seperti ini, dan banyak di beberapa tempat disalahgunakan dengan cara seperti ini. Dan itu bukan hal yang mudah karena masyarakat kita sangat beragam tingkat sosialnya dan tingkat pendidikannya. Karena itu diperlukan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami,” ujarnya.
Gus Irfan juga meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya mengandalkan unit kehumasan formal di setiap kantor wilayah.
Menurutnya, seluruh jajaran harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari humas kementerian.
“Saya minta agar kita semua bertindak sebagai humas Kementerian Haji. Memberikan pencerahan, edukasi, serta meluruskan informasi yang tidak benar,” kata Gus Irfan.
Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan melalui media massa dan media sosial, tetapi juga di lingkungan sekitar. Sebab, menurut Irfan, penipuan dan manipulasi terhadap jemaah sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai proses layanan haji dan umrah.
Gus Irfan menyebut sejumlah kasus yang belakangan menjadi perhatian publik sebagai contoh pentingnya respons komunikasi yang cepat dan berbasis data. Kementerian, kata dia, memiliki tanggung jawab mengawasi lebih dari 3.000 travel umrah.
“Untungnya kita masih punya tim humas yang bisa mengedukasi sehingga masyarakat tidak serta-merta menyalahkan apa gunanya ada Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.
Empat Penekanan Menhaj
Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian jajaran kehumasan.
Pertama, penguatan kepercayaan publik melalui transparansi informasi. Ia meminta setiap program kerja, penyesuaian regulasi, dan peningkatan layanan haji serta umrah disampaikan secara transparan, jujur, dan mudah dipahami.
Gus Irfan juga meminta media center memberikan ruang pemberitaan yang berimbang, termasuk ketika terdapat informasi negatif mengenai kementerian.
“Beritakanlah apa yang menurut kalian layak diberitakan. Bahkan jika itu berisi hal yang negatif tentang kita, beri kesempatan juga kepada kami untuk memberikan penjelasan kenapa sampai ada hal begitu,” katanya.
Kedua, penguasaan media digital dan strategi komunikasi multikanal.
Menurut Menhaj, perkembangan media sosial menuntut humas tidak sekadar reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyampaikan informasi.
Bahasa regulasi yang kaku, katanya, perlu diterjemahkan menjadi narasi publik yang ramah, informatif, dan empatik melalui berbagai saluran komunikasi.
Ketiga, ketanggapan dalam pengelolaan krisis dan penanganan hoaks. Jajaran humas diminta memiliki sense of crisis, melakukan pemantauan media secara cermat, serta memberikan klarifikasi berbasis data aktual ketika muncul disinformasi.
“Pemerintah Saudi dalam hal ini sangat luar biasa. Mereka mungkin ada tim tersendiri yang mengawasi semua media di Indonesia. Jadi kita jangan mau kalah dengan mereka. Apa pun yang terjadi di Indonesia, kita harus segera memberikan respons,” ujarnya.
Keempat, sinergi dan single voice. Ia menekankan pentingnya keselarasan narasi antara pemerintah pusat, kantor wilayah, dan unit kerja lainnya.
“Kalimatnya mungkin berbeda, tetapi pada intinya temanya sama. Sehingga pesan kebijakan yang diterima publik bersifat utuh dan tidak membingungkan,” kata Gus Irfan.
Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan konsolidasi tersebut untuk bertukar pengalaman, mengasah keterampilan, dan merumuskan langkah konkret dalam memperkuat strategi komunikasi publik Kementerian Haji dan Umrah.
Sekjen: Humas Harus Mampu Menerjemahkan Kebijakan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI H Teguh Dwi Nugroho mengatakan konsolidasi tersebut memiliki nilai strategis untuk mewujudkan kehumasan publik yang semakin terintegrasi, terarah, cepat, akurat, dan terpercaya.
Menurut Teguh, tema “1 Tahun, 1 Visi, 1 Narasi” mencerminkan kebutuhan untuk menyatukan arah komunikasi di seluruh jajaran kementerian.
“Satu visi artinya seluruh jajaran memahami arah kebijakan dan tujuan besar Kementerian. Satu narasi berarti informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki substansi, data, dan pesan utama yang selaras,” jelasnya.
Teguh menegaskan tugas humas tidak berhenti pada penyampaian informasi. Humas juga harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi bahasa publik, memahami kebutuhan masyarakat, membaca percakapan publik, mengelola isu, serta menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap institusi.
Dalam laporannya menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 peserta yang mewakili Kantor Wilayah dan Asrama Haji. Hadir pula 38 Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia serta Kepala Asrama Haji Kelas I dan Kelas II se-Indonesia.
Selain itu, kegiatan turut diikuti pranata dan pelaksana kehumasan dari Kanwil dan Asrama Haji serta perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Bako Humas Republik Indonesia.
Konsolidasi berlangsung selama tiga hari, 21–23 September 2026, di Hotel Trembesi, Tangerang Selatan.
Rangkaian kegiatan meliputi arahan pimpinan serta penguatan kapasitas komunikasi publik dan kehumasan, antara lain kepemimpinan komunikasi publik, strategi media sosial, pembangunan kepercayaan di ruang digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence), pengelolaan hoaks dan deepfake, manajemen reputasi dan krisis, pengelolaan percakapan publik, serta pengukuran dampak komunikasi.
Teguh berharap kegiatan tersebut memperkuat kesamaan pemahaman kebijakan, koordinasi antara pusat, Kanwil, dan Asrama Haji, sekaligus meningkatkan kompetensi kehumasan serta kesiapan menghadapi isu dan krisis.
“Tantangan komunikasi publik saat ini bergerak sangat cepat. Satu informasi yang kurang jelas dapat menimbulkan berbagai interpretasi, sementara satu isu di media sosial dapat berkembang dalam hitungan menit,” ujarnya.
Karena itu, menurut Teguh, tantangan humas bukan hanya bagaimana informasi disampaikan, tetapi juga bagaimana informasi dikelola sejak awal, percakapan publik dipahami, isu diantisipasi, dan kepercayaan masyarakat dijaga.
Ia berharap forum tersebut melahirkan jejaring komunikasi yang solid antara pusat, Kanwil, dan Asrama Haji.
“Penguatan kehumasan tidak selesai ketika kegiatan ini ditutup pada tanggal 23 September mendatang. Justru setelah kembali ke unit kerja masing-masing, pekerjaan yang sesungguhnya baru dimulai,” pungkasnya.(*)
