Makassar, haramaindonesia.com- Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi bersama para ketua asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) se-Sulawesi Selatan pada Senin (12/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Mina Lt. 2 Asrama Haji Embarkasi Makassar tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan pimpinan asosiasi utama, antara lain KESTHURI, AMPHURI, AMPUH, ASPHIRASI, ASPHURI, serta HIMPUH Perwakilan Wilayah Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini digelar menyusul ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Revisi Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengamanatkan peralihan tanggung jawab penuh tata kelola haji dan umrah kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H. Ikbal Ismail, menyampaikan sejumlah poin strategis dan prioritas untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah di Sulawesi Selatan.
H. Ikbal Ismail menekankan pentingnya pemahaman seluruh penyelenggara terhadap aturan terbaru, termasuk Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 tentang Pengawasan Umrah, serta ketentuan akreditasi dan sertifikasi PPIU/PIHK. Ia meminta para ketua asosiasi meneruskan informasi regulasi ini kepada seluruh anggotanya.
Selain itu, berlandaskan Surat Edaran Dirjen Bina Umrah dan Haji Khusus Nomor 1, proses perizinan dan akreditasi yang sempat tertunda kini telah dibuka kembali. Pihak Kanwil juga menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Haji untuk menertibkan travel tidak aktif.
Dari data Siskopatuh, tercatat sekitar 1.500 travel secara nasional yang tidak melakukan pemberangkatan jemaah dalam kurun satu tahun terakhir. Tim Kanwil Sulsel akan melalukan verifikasi lapangan secara mendatangi lokasi. Travel yang terbukti mangkrak terancam sanksi tegas hingga pencabutan izin.
Sebagai langkah konkret mengoptimalkan layanan lapangan, Kanwil Kemenhaj Sulsel tengah memproses pembentukan Posko Pengawasan Jemaah Umrah langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut instruksi kementerian pusat serta menjawab aspirasi mendiang Usman Jasad, tokoh pengurus asosiasi terdahulu.
Kanwil telah berkoordinasi dengan pihak General Manager Bandara, Imigrasi, dan Ditreskrimum Polda Sulsel. Tim teknis di posko bandara nantinya akan melakukan pengetatan pemeriksaan yang mencakup:
Kesesuaian Identitas & Atribut: Mencocokkan ID Card jemaah dengan travel PPIU resmi terdaftar pada koper dan atribut jemaah.
Kepastian Tiket Pulang (Return Ticket): Memastikan seluruh jemaah memiliki tiket pulang pergi guna mencegah jemaah terlantar di tanah suci.
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenhaj Sulsel melempar dua wacana strategis untuk mendapatkan masukan dari pihak asosiasi:
Layanan Fast Track Imigrasi Saudi: Pemprov Sulsel dan PT Angkasa Pura telah bersurat ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta untuk mengusulkan pemeriksaan imigrasi Saudi di Bandara Sultan Hasanuddin bagi jemaah umrah.
Saat ini skema skema pembiayaan operasional petugas imigrasi Saudi tengah dikaji agar tidak membengkakkan biaya paket umrah.
Terminal Umrah Terpusat di Asrama Haji Sudiang: Menggandeng Angkasa Pura dan Injourney Aviation Services (IAS), muncul gagasan memusatkan transit jemaah umrah asal daerah/luar pulau di Asrama Haji Sudiang.
Skema ini menawarkan keunggulan berupa pengawasan travel terpadu, penanganan visa terkontrol, hingga integrasi bagasi/boarding langsung ke pesawat. Pihak IAS mengestimasi biaya sekitar Rp500.000 per jemaah (mencakup paket fullboard, akomodasi, konsumsi 3 kali, handling, dan fasilitas pemeriksaan X-Ray).
Kemenhaj menegaskan wacana ini bersifat pilot project dan akan dievaluasi sesuai kesepakatan asosiasi.
Di akhir paparan, Kemenhaj Sulsel mengajak seluruh PPIU dan PIHK untuk berpartisipasi dalam Expo UMKM Ekosistem Ekonomi Haji yang akan dihelat pada 16–18 Oktober mendatang. Kegiatan ini dinaungi oleh Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji guna menangkap potensi perputaran uang haji-umrah agar memberi dampak ekonomi langsung pada UMKM lokal.
Expo tersebut bertujuan mempertemukan (business matching) kuliner dan produk olahan Sulsel dengan penyedia konsumsi/importir di Arab Saudi. Panitia menyediakan stand promosi bagi travel PPIU/PIHK secara swakelola untuk mendanai acara.
Rangkaian expo ditargetkan menyedot ribuan pengunjung per hari dan akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi religi Opick serta kegiatan Sa’i Walk & Run di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa. (*)
